Capai 99,35%, Bupati Vandiko Timotius Gultom Kembali Terima Penghargaan UHC Tingkat Utama

SAMOSIR-Pemerintah Kabupaten Samosir di bawah Kepemimpinan Vandiko Timotius Gultom terus menorehkan prestasi. Untuk yang kedua kalinya, Samosir kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penyerahan Penghargaan UHC mengusung tema: "Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia".

Baca juga: Kabupaten Asahan Raih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Utara

Penghargaan UHC ini diberikan karena Pemerintah Kabupaten Samosir dinilai berkomitmen dalam memberi perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, dimana sejak awal tahun 2024 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari (97, 7%) pada Tahun 2023 menjadi (99, 35%) Tahun 2024.

Acara penghargaan UHC 2024 yang dipusatkan di Krakatau Grand Ballroom, TMII Jakarta Timur dihadiri Bupati Samosir Vandiko T Gultom didampingi Kadis Kesehatan dr Dina Hutapea, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kamis (8/8/2024).

Baca juga: Bupati Asahan Terima Penghargan Kabupaten Layak Anak

Penyerahan penghargaan terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama penyerahan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100% yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden KH. Maruf Amin dan sesi kedua pemberian penghargaan bagi kabupaten/kota diserahkan langsung oleh Presiden International Social Security Association Muhammad Asman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Dalam Sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan. Aspek ini harus adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Wapres Ma’ruf Amin menyebut, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh pemerintah daerah.

Baca juga: Bapati Vandiko T Gultom Hadiri Rapat Paripurna Peringati Hari Jadi Kabupaten Samosir XIX

"Sebanyak 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/kota penerima UHC ini telah menunjukan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95?ri total penduduk, ” kata Ma’ruf.

Penghargaan UHC tahun 2024 ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN-KIS. Adapun program ini telah berlangsung selama satu dekade. Wapres Ma’ruf Amin berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya.

Baca juga: Sekda Buka Rakornis TP PKK Kabupaten Asahan

"Dengan adanya capaian UHC, penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan. Mari terus dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat, ” ungkap Ma'ruf.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, secara keseluruhan Indonesia mencapai UHC dalam waktu yang sangat cepat yaitu 10 tahun. Pencapaian ini sebagai bentuk upaya mewujudkan visi dan misi Presiden dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial. Targetnya, penguatan perlindungan sosial serta pencapaian JKN dapat mencapai angka 98%.

Baca juga: Anak Petani Madiun Bisa Menjadi Kasal

Pencapaian UHC 2024, ini bukan sekadar angka statistik. Akan tetapi, ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Program JKN KIS ini didukung pula oleh Inpres No. 1 tahun 2022. Untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden RI juga menginstruksikan 30 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan, sebagai optimalisasi program.

"Kami telah bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Tentunya dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan seluruh penduduk sehingga kehadiran program JKN betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas serta melindungi masyarakat dari kemiskinan, ” ujarnya.

Bupati Samosir, Vandiko T Gultom menyampaikan Apresiasi dan terimakasih kepada Perangkat Daerah dan Stakeholder yang telah bekerja keras dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Samosir.

"Ucapan terimakasih, saya sampaikan kepada Perangkat Daerah yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, selain itu buat BPJS Kabupaten Samosir saya juga menyampaikan terimakasih, karena berkat sinergi inilah Pemerintah Kabupaten Samosir dapat meraih penghargaan untuk yang kedua kali dimana tahun sebelumnya Samosir mendapat tingkat madya dan sekarang telah meningkat menjadi tingkat utama dimana 99, 35% masyarakat Samosir telah tercover BPJS Kesehatan oleh Pemkab Samosir", ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan bahwa salah satu program unggulannya di bidang Kesehatan saat ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Samosir. "Penghargaan UHC Kabupaten Samosir lebih tinggi dari tingkat Provinsi dan Nasional diangka 98%. "inilah bentuk komitmen Pemkab Samosir dalam menjamin kesehatan Masyarakat, dengan kehidupan yang sehat tentu masyarakat dapat melakukan aktifitas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mari kita sambut Samosir yang lebih sehat dan melanjutkan pembangunan", pungkas Bupati.

Baca juga: Fokus Pembangunan Zona Integritas, Rutan Kelas l Labuhan Deli Lakukan Studi Tiru ke Rutan Perempuan Kelas ll A Medan

Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Presiden International Social Security Association Muhammad Asman, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.